zakat profesi

Hukum-hukum Zakat

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Barangkali bentuk  penghasilan  yang  paling  menyolok  pada

zaman  sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan

dan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan  uang  ada  dua  macam.  Pertama

adalah  pekerjaan  yang  dikerjakan sendiri tanpa tergantung

kepada orang lain, berkat  kecekatan  tangan  ataupun  otak.

Penghasilan   yang   diperoleh  dengan  cara  ini  merupakan

penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang doktor,

insinyur,   advokat   seniman,  penjahit,  tukang  kayu  dan

lain-lainnya.

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang  buat

pihak  lain-baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan

dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak,

ataupun  kedua-  duanya.  Penghasilan dari pekerjaan seperti

itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

Wajibkah kedua macam penghasilan  yang  berkembang  sekarang

itu   dikeluarkan   zakatnya   ataukah  tidak?  Bila  wajib,

berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan  bagaimana  tinjauan

fikih Islam tentang masalah itu?

Pertanyaan-pertanyaan   tersebut   perlu  sekali  memperoleh

jawaban pada masa sekarang, supaya setiap  orang  mengetahui

kewajiban   dan  haknya.  Bentuk-bentuk  penghasilan  dengan

bentuknya yang modern, volumenya yang besar,  dan  sumbernya

yang  luas  itu,  merupakan  sesuatu yang belum dikenal oleh

para ulama fikih pada masa silam. Kita  menguraikan  jawaban

pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam tiga pokok fasal:

1. Pandangan fikih tentang penghasilan dan profesi, serta

   pendapat para ulama fikih pada zaman dulu dan sekarang

   tentang hukumnya, serta penjelasan tentang pendapat yang

   kuat.

2. Nisab, besarnya, dan cara menetapkannya.

3. Besar zakatnya.

PANDANGAN FIKIH TENTANG PENGHASILAN DAN PROFESI

PENDAPAT MUTAKHIR

Guru-guru seperti Abdur Rahman Hasan,  Muhammad  Abu  Zahrah

dan  Abdul  Wahab  Khalaf  telah  mengemukakan persoalan ini

dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun  1952.

Ceramah  mereka  tersebut  sampai pada suatu kesimpulan yang

teksnya sebagai berikut:

"Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya  bila  sudah

setahun  dan  cukup  senisab.  Jika  kita  berpegang  kepada

pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan  Muhammad  bahwa  nisab

tidak  perlu  harus  tercapai  sepanjang  tahun,  tapi cukup

tercapai penuh  antara  dua  ujung  tahun  tanpa  kurang  di

tengah-tengah   kita   dapat   menyimpulkan   bahwa   dengan

penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas

hasil  penghasilan  setiap  tahun,  karena  hasil itu jarang

terhenti sepanjang tahun bahkan  kebanyakan  mencapai  kedua

sisi  ujung  tahun  tersebut.  Berdasar  hal itu, kita dapat

menetapkan hasil penghasilan sebagai  sumber  zakat,  karena

terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih

sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat."

"Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi  seseorang - untuk

bisa  dianggap  kaya - yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran

Junaih Mesir lama maka ukuran itu harus terpenuhi pula  buat

seseorang  untuk  terkena  kewajiban  zakat,  sehingga jelas

perbedaan antara orang  kaya  yang  wajib  zakat  dan  orang

miskin penerima zakat.

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah

senisab itu cukup terdapat pada awal dan  akhir  tahun  saja

tanpa  harus  terdapat  di  pertengahan tahun. Ketentuan itu

harus  diperhatikan  dalam  mewajibkan  zakat   atas   hasil

penghasilan  dan  profesi ini, supaya dapat jelas siapa yang

tergolong kaya dan  siapa  yang  tergolong  miskin,  seorang

pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut."

Mengenai  besar  zakat,  mereka mengatakan, "Penghasilan dan

profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fikih,  selain

masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia

dilaporkan berpendapat  tentang  seseorang  yang  menyewakan

rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa

orang   tersebut   wajib   mengeluarkan   zakatnya    ketika

menerimanya   tanpa   persyaratan   setahun.  Hal  itu  pada

hakikatnya   menyerupai   mata   penghasilan,   dan    wajib

dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab."

Hal  itu  sesuai  dengan  apa yang telah kita tegaskan lebih

dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja  yang  penghasilannya

tidak  mencapai  nisab  seperti  yang  telah  kita tetapkan,

meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup  pada

akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab

yang telah berumur setahun.

GAJI DAN UPAH ADALAH HARTA PENDAPATAN

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, - adalah

bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan

dari dua belas bulan. Karena ketentuan  wajib  zakat  adalah

cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun.

Yang  menarik  adalah pendapat guru-guru besar tentang hasil

penghasilan  dan  profesi  dan  pendapatan  dari  gaji  atau

lain-lainnya   di   atas,   bahwa   mereka  tidak  menemukan

persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan  tentang

pendapat   Ahmad   tentang   sewa   rumah   diatas.   Tetapi

sesungguhnya persamaan itu  ada  yang  perlu  disebutkan  di

sini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada

kekayaan  penghasilan,  "yaitu   kekayaan   yang   diperoleh

seseorang  Muslim  melalui  bentuk  usaha  baru  yang sesuai

dengan syariat agama. Jadi pandangan  fikih  tentang  bentuk

penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan."

Sekelompok   sahabat   berpendapat   bahwa  kewajiban  zakat

kekayaan  tersebut  langsung,  tanpa  menunggu  batas  waktu

setahun.  Diantara  mereka  adalah  Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud,

Mu'awiyah, Shadiq, Baqir,  Nashir,  Daud,  dan  diriwayatkan

juga Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i.

Pendapat-pendapat dan sanggahan-sanggahan terhadap pendapat-

pendapat itu telah pernah ditulis dalam buku-buku yang sudah

berada  di  kalangan para peneliti, misalnya al-Muhalla oleh

Ibnu Hazm, jilid 4: 83 dan seterusnya  al-Mughni  oleh  Ibnu

Qudamah  jilid  2: 6 Nail-Authar jilid 4: 148 Rudz an-Nadzir

jilid 2; 41 dan Subul as-Salam jilid 2: 129.

MENCARI PENDAPAT YANG LEBIH KUAT TENTANG ZAKAT PROFESI

Yang mendesak, mengingat zaman  sekarang,  adalah  menemukan

hukum  pasti  "harta  penghasilan" itu, oleh karena terdapat

hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu  bahwa  hasil

penghasilan,   profesi,   dan   kekayaan   non-dagang  dapat

digolongkan  kepada  "harta  penghasilan"   tersebut.   Bila

kekayaan   dari   satu   kekayaan,  yang  sudah  dikeluarkan

zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu,

mengalami   perkembangan,   misalnya  laba  perdagangan  dan

produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan

dengan  perhitungan  tahun induknya. Hal itu karena hubungan

keuntungan dengan induknya itu sangat erat.

Berdasarkan hal itu,  bila  seseorang  sudah  memiliki  satu

nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan

labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya pada akhir  tahun.

Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam

bentuk uang dari  kekayaan  wajib  zakat  yang  belum  cukup

masanya  setahun,  misalnya  seseorang  yang  menjual  hasil

tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10  atau  1/20,

begitu  juga  seseorang  menjual  produksi ternak yang sudah

dikeluarkan zakatnya, maka  uang  yang  didapat  dari  harga

barang  tersebut  tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga.

Hal itu untuk menghindari adanya  zakat  ganda,  yang  dalam

perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak."

Yang   kita   bicarakan   disini,   adalah   tentang  "harta

penghasilan," yang  berkembang  bukan  dari  kekayaan  lain,

tetapi  karena penyebab bebas, seperti upah kerja, investasi

modal, pemberian, atau semacamnya, baik dari sejenis  dengan

kekayaan lain yang ada padanya atau tidak.

Berlaku  jugakah ketentuan setahun penuh bagi zakat kekayaan

hasil kerja ini? Ataukah digabungkan dengan  zakat  hartanya

yang  sejenis dan ketentuan waktunya mengikuti waktu setahun

harta lainnya yang sejenis itu? Atau wajib  zakat  terhitung

saat   harta   tersebut   diperoleh   dan   susah  terpenuhi

syarat-syarat zakat  yang  berlaku  seperti  cukup  senisab,

bersih  dari  hutang,  dan  lebih  dari  kebutuhan-kebutuhan

pokok?

Yang jelas ketiga pendapat tersebut diatas  adalah  pendapat

ulama- ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan

para ulama fikih itu adalah  bahwa  masa  setahun  merupakan

syarat  mutlak  setiap  harta benda wajib zakat, harta benda

perolehan maupun  bukan.  Hal  itu  berdasarkan  hadis-hadis

mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa

hadis-hadis tersebut berlaku bagi  semua  kekayaan  termasuk

harta hasil usaha.

Di  bawah  ini  dijelaskan  tingkatan  kebenaran hadis-hadis

tentang ketentuan setahun tersebut dan sejauh mana para imam

hadis membenarkannya.

Apakah Gaji Termasuk Zakat Profesi?

Alif Magz - detikRamadan

Jakarta - Tanya:
Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam hukum Islam ada yang namanya zakat profesi. Yang saya ingin tanyakan apakah penghasilan dari gaji termasuk zakat profesi? Atau bagaimana pengenaan zakat atas gaji yang diterima setiap bulan? Wasalam.

(Arief, otoandung@gmail.com)

Jawab:
Penghasilan yang diperoleh seorang Mukmin dan yang sebagian darinya diperintahkan untuk dikeluarkan nafkahnya dibagi oleh al-Qur'an (QS al-Baqarah (2): 267) ke dalam dua bagian pokok: "hasil usaha yang baik-baik" dan "apa yang dikeluarkan Allah dari bumi," yakni hasil pertanian dan pertambangan.

Adapun yang dimaksud dengan "hasil usaha yang baik-baik", para ulama dahulu membatasinya pada hal-hal tertentu yang pernah ada di masa Rasulullah saw. dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus dizakati. Inilah dahulu yang dimaksudkan dengan zakat penghasilan. Selebihnya, usaha manusia yang belum dikenal di masa Nabi dan sahabat beliau tidak termasuk yang harus dizakati. Jadi, yang demikian itu tidak dimaksudkan oleh sementara ulama dalam pengertian ayat di atas sebagai "hasil usaha yang baik."

Akan tetapi, kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah atau swasta seperti gaji, upah, dan honorarium. Rasa keadilan dan hikmah adanya kewajiban zakat mengantar banyak ulama memasukkan profesi-profesi itu ke dalam pengertian "hasil usaha yang baik-baik."

Dengan demikian, mereka menyamakannya dengan zakat penghasilan atau perdagangan dan menetapkan persentase zakatnya sama dengan zakat perdagangan, yakni dua setengah persen dari hasil yang diterima setelah dikeluarkan segala biaya kebutuhan hidup yang wajar, dan sisa itu telah mencapai batas minimal dalam masa setahun, yakni senilai 85 gram emas murni.

Ada berbagai pendapat lain yang menganalogikan penghasilan dari profesi itu dengan zakat pertanian. Dalam hal ini, jika dia beroleh penghasilan senilai 653 kilogram hasil pertanian yang harganya paling murah, maka ketika itu juga dia harus menyisihkan lima atau sepuluh persen (tergantung pada kadar keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun.

Menurut hemat saya, pendapat pertama yang menyamakan zakat profesi dengan zakat perdagangan lebih bijaksana, karena hasil yang diterima biasanya berupa uang sehingga lebih mirip dengan perdagangan dan atau nilai emas dan perak. Demikian, wallahu a'lam.

(M Quraish Shihab)